PENGERTIAN KONSTITUSI : Menurut Para Ahli

Istilah konstitusi dari sudut sejarah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno. Konstitusi Athena dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dapat diduga bahwa pemahaman orang tentang apa yang diartikan Konstitusi, sejalan dengan pemikiran orang-orang Yunani kuno tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang dikembangkan  oleh muridnya Plato, dalam bukunya Politea atau negara, yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara atau hukum, dan bukunya Nomoi atau undang-undang, dan juga tulisan Aristoteles dalam bukunya Politicia yang membicarakan tentang negara dan hukum (keadilan).

Dalam masyarakat Yunani Purba dikatakan, bahwa Politea diartikan sebagai Konstitusi, sedangkan Nomoi adalah undang-undang biasa. Perbedaan dari istilah tersebut adalah politea mengandung kekuasaan lenih tinggi daripada nomoi, karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak bercerai berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan Respublica Constituere. Sehingga lahirlah semboyan yang berbunyi “Pricep Legibus solutus est, Salus Publica Suprema Lex” yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur daripada negara, oleh karena itu adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi pada zaman Yunani purba, baru diartikan secara materiil, karena konstitusi saat itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat :

Istilah konstitusi berasal dari kata Costituer (Bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”, yaitu membentuk suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan poko (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bengunan besar yaitu negara.

Bertolak dari konsepsi tersebut maka, secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk,megatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat :

Konstitusi yang berasal dari istilah Constitution (Bhs. Inggris dan Perancis), Constitutio (Bhs. Latin) atau Verfasung (Bhs. Belanda) memiliki perbedaan dari undang-undang dasar atau Grundgesetz. Jika ada kesamaan itu merupakan kekilafan pandangan di negara-negara modern. Kekilafan tersebut disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki setiap peraturan harus tertulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

Terkait dengan istilah konstitusi ini  Para ilmuwan Hukum Tata Negara telah terjadi perbedaan pendapat :

1.1. Kelompok yang mempersamakan Konstitusi dengan UUD, antara lain :

a. G.J. Wolhaff, ‘kebanyakan negar-negara modern adalah berdasarkan atas suatu UUD        (konstitusi)’ ;

b. Sri Sumantri, penulis menggunakan istilah konstitusi sama dengan UUD (grondwet);

c. J.C.T. Simorangkir menganggap bahwa konstitusi adalah sama dengan UUD.

1.2. Kelompok yang membedakan Konstitusi dengan UUD, antara lain :

 a. Van Apeldoorn, bahwa UUD adalah bagian tertulis dari konstitusi. Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis;

 b. M. Solly Lubis, ‘akhirnya jika kita lukiskan pembagian konstitusi itu dalam suatu skema, maka terdapatlah skema sebagai konstitusi tertulis (UUD) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi)’ ;

 c. Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, bahwa setiap peraturan hukum, karena pentingnya harus ditulis dan konstitusi yang ditulis adalah UUD.

Menurut paham Herman Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari UUD. Dia membagi konstitusi dalam 3 (tiga) pengertian :

A. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (Die Politichie Verfassung als Gesellschaftliche) dan ini belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein Rechtsverfassung) atau masih merupakan pengertian sosiologi/politik dan belum merupakan pengertian hukum ;

B. Unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum (Rechtverfassung) dan tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut ‘abstraksi’ ;

C. Ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Suatu Rechtverfassung memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat mengenai bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang fundamental.

Menurut Lord Bryce, terdapat 4 empat (empat) motif timbulnya konstitusi :

1)      Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa;

2)      Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyantnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu;

3)      Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan;

4)      Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar negara bagian.

KONSTITUSI

Konstitusi menurut makna katanya berarti ‘dasar susunan badan politik’ yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang mebentuk, mengatur atau memerintah negara.

K.C Wheare F.B.E seperti dikutip Juniarto mengatakan :

Istilah constituion pada umumnya dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraannya. Sistem ketatanegaraan tersebut terbagi dalam dua golongan, yaitu peraturan berderajat legal (law) dan berderajat nonlegal (extralegal).

Sedangkan dalam pandangan Bolingbroke :

Yang dimaksud konstitusi,jika berbicara dengan cermat dan tepat, adalah kumpulan hukum, lembaga, dan kebiasaan, yang berasal dari prinsip-prinsip tertentu … yang menyusun sistem umum, dan masyarakat setuju untuk diperintah menurut sistem itu.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya peraturan-peraturan (konstitusi) ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, berupa UUD atau UU dan ada yang tidak tertulis yang berupa ‘ussages, understanding, custums atau convention’.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian :

1). Dalam pengertian yang luas, konstitusi berari keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitutionelle), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campur tangan keduanya;

2). Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitutionelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dsar negara. Misal UUD RI 1945, Konstitusi USA 1787.

Perubahan Konstitusi

Menurut Dasril Radjab, perbuatan mengubah harus diartikan dengan mengubah konstitusi, yang dalam bahasa Inggris adalah To Amend The Constitution sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan Verandring (Veranderingen) in e Grondwet.

Sedangkan menurut John M. Echols menyebutkan bahwa amandement dalam arti bahasa mengubah undang-undang dasar.

Lebih tegas menurut Sri Soemantri :

Dengan memperhatikan pengalaman-penngalaman dalam mengubah konsttusi di Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, dan Soviet Unui, maka mengubah undang-undang dasar tidak hanya mengundang arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam undang-undang dasar. Tetapi juga berarti membuat isi ketentuan udang-undang dasar menjadi lain daripada semula, melalui penafsiran.

MACAM-MACAM PERUBAHAN KONSTITUSI

Adanya pengubahan konstitusi didasarkan atas klasifikasi konstitusi ke dalam yang rigid dan yang fleksibel. Konstitusi dalam arti rigid didasarkan atas sulitnya konstitusi tersebut diubah, sedangkan konstitusi dikatakan fleksibel bulat jika mudah diubah.

Mengenai difat rigiditas suatu konstitusi, K.C. Wheare mengatakan bahwa sifat rigiditas suatu konstitusi bergantung pada jumlah pengahalang formal (legal obstacles) untuk mengubah konstitusi tersebut. Artinya, apabila suatu konstitusi berisi penghalang-penghalang formal untuk mengubah, dan oleh karena itu sulit diubah dan memang jarang diubah, maka konstitusi itu disebut Rigid. Sebaliknya, apabila suatu konsitusi mudah diubah dan sering diubah, tergolong ke dalam konstitusi yang Fleksibel.

Menurut C.F. Strong dalam Hukum tata Negara dan Ilmu Politik perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara: (1) oleh kekuasaan legislative (by ordinary legislative, but under certain restrictions); (2) oleh rakyat melalui referendum (by the people though of referendum); (3) oleh sejumlah negara bagian (by a major of all units of a federal state); dan (4) dengan konvensi ketatanegaraan (by special convention).

Pengubahan konstitusi menurut sistem ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) jalan :

1.1.1.      Untuk dpat mengubah konstitusi, dalam sidang harus dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga atau empt perlima dari selurh jumlah anggota (fixed quorum of members); dan keputusan tentang perubahan baru sah apabila usul-usul pengubahan disetujui oleh suara terbanyak (dua per tiga anggota lembaga perwakilan rakyat yang hadir);

1.1.2.      Sebelum pengubahan dilakukan, lembaga perwakilan rakyat dibubarkan, kemudian diadakan pemilu yang baru; dan lembaga perwakilan rakyat yang baru inilah (sebagai konstituante) yang kemudian melakukan perubahan terhadap konstitusi;

1.1.3.      Untuk mengubah konstitusi, dua lembaga perwakilan rakyat (bicameral sistem; DPR-MPR) melakukan sidang gabungan sebagai satu badan. Keputusan perubahan konstitusi sah apabila disetujui dengan suara terbanyak dari anggota-anggotanya.

1.2.       by the people though of referendum

Pengubahan konstitusi memerlukan adanya pendapat langsung dari rakyat. Pendapat rakyat dapat dilakukan melalui referendum, plebisit, atau popular vote. Contoh referendum di Perancis, dimana De Gaulle yang diberi wewenang khusus melakukan pengubahan terhadap konstitusi dengan melakukan rancangan pengubahan kemudian rancangan itu disampaikan kepada rakyat dalam referendum.

1.3.       by a major of all units of a federal state

Cara in hanya terjadi pada negara federal. Karena pembentukan negara federal dilakukan oleh negara-negara yang membentuknya dan konstitusinya merupakan bentuk perjanjian (traktat) antara neara-negara tadi, maka pengubahan konstitusi memerlukan adanya persetujuan negara anggota (negara-negara bagian), di Swiss dan Australia pengubahan konstitusi memerlukan adanya persetujuan rakyat (lembaga perwakilan rakyat) masing-masing negara-negara anggota.

1.4.       by special convention

Cara ini terjadi apabila untuk mengubah konstitusi mengharuskan dibentuknya suatu badan khusus. Misal, untuk mengubah UUDS 1950 dibentuk sebuah badan khusus yang dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undng Dasar.

Selanjutnya menurut K.C Wheare cara mengubah konstitusi dapat dilakukan melalui empat cara :

(1)   Some Primary Forces

Some Primary Forces adalah cara pengubahan konstitusi yang dilakukan atau terjadi oleh sebagian besar rakyat suatu negara yang merupakan kekuatan-kekuatan yng berpengaruh atau dominan dalam kehidupan negara yang bersangkutan, atau oleh golongan-golongan yang kuat di dalam masyarakat.

(2)   Formal Amandment

Formal Amendment adalah cara pengubahan konstitusi suatu negara apabila pengubahan itu dilakukan sesuai dengan atau melalui ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di dalam peraturan perundangan yang berlaku.

(3)   Judicial Interpretation

Judicial Interpretation yaitu pengubahan konstitusi yang dilakukan atau melalui penafsiran berdasarkan hukum. Misal, tafsiran ketentuan Pasal 37 UUD 1945 tentang pengubahan UUD dapat ditafsirkan bahwa perubahan UUD 1945 bukan hanya pada Batang Tubuh saja, melainkan dapat dilakukan baik pada batang tubuh,penjelasan maupun pembukaannya.

(4)   Usages And Customs

Menurut KCWheare perubahan konstitusi dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan (Usages) dan adat istiadat (Customs) ketatanegaraan. Misal pidatoPresiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang pleno DPR-MPR dan pembukaanpalu oleh ketua DPR RI pada setiap pembukaan sidang dan lainnya.

"Cara Mudah cari uang di Internet" 

KLIK